Kompasnusantaranews.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pegunungan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengusulkan sembilan ruas jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) kepada pemerintah pusat pada tahun 2026.
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Maros membuka akses dan memperkuat konektivitas masyarakat di kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan pembangunan melalui program IJD diarahkan untuk memperluas konektivitas, khususnya di wilayah pegunungan yang membutuhkan peningkatan akses transportasi.
“Iya, memang fokusnya di pegunungan, karena jalannya masih banyak yang belum ada sama sekali,” kata Chaidir Syam, Kamis, 9/07/2026.
Menurutnya, wilayah yang menjadi perhatian dalam usulan tersebut meliputi Kecamatan Camba, Cenrana, Mallawa, dan Tompobulu. Peningkatan akses jalan di kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi dan pelayanan publik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUTRPP) Maros, Alfian Amri, mengungkapkan, terdapat sembilan ruas jalan yang diusulkan dengan total panjang mencapai 27,38 kilometer.
Usulan tersebut terbagi dalam tiga koridor. Pada Koridor Tompobulu terdapat empat ruas, yakni Jalan Bontomanurung–Batas Gowa sepanjang 8,07 kilometer, Jalan Damma–Bontosomba sepanjang 4,36 kilometer, Jalan Tombolo–Damma sepanjang 1,10 kilometer, serta Jalan Masale–Tombolo sepanjang 1,80 kilometer.
Sementara Koridor Mallawa mencakup tiga ruas, yakni Jalan Salometti–Wanuawaru sepanjang 3,95 kilometer, Jalan Bance’e–Salometti sepanjang 1,92 kilometer, serta Jalan Uludaya–Batuputih sepanjang 5,47 kilometer.
Adapun Koridor Bantimurung mencakup dua ruas jalan, yakni Jalan Cabella–Talamangape sepanjang 2,87 kilometer dan Jalan Cabella–Tammate sepanjang 1,80 kilometer.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Maros untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pegunungan.
Dengan semakin terbukanya akses jalan, masyarakat di wilayah terpencil diharapkan memperoleh konektivitas yang lebih baik sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan dapat semakin mudah dijangkau.
