Kompasnusantaranews.com, Maros – Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, menyatakan bahwa keluhan warga Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, terkait jalan desa yang sudah lama rusak akan menjadi prioritas langsung. “Saya sudah arahkan Komisi II bersama anggota DPRD Dapil 2 untuk meninjau kondisi lapangan dan berupaya menyelesaikannya secepat mungkin,” kata Gemilang, Senin 8/12/2025.
Anggota Komisi II, Andi Safriadi, menambahkan bahwa peninjauan lapangan akan dilakukan pada pekan depan. Ia mengakui bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi faktor utama lambatnya pembangunan infrastruktur. “Efisiensi anggaran tahun 2025 mencapai Rp76 miliar, dan tahun depan diperkirakan akan lebih berat, sekitar Rp186 miliar,” jelasnya.
Safriadi menekankan bahwa kondisi tersebut berdampak pada perbaikan jalan. “Semoga pada 2027 tidak lagi ada efisiensi yang membuat sebagian besar jalan berlubang. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan situasi ini,” ujarnya.
Keluhan warga di video berdurasi 3 menit 28 detik yang viral itu menyoroti jalan yang setiap hari dilalui warga, namun tetap rusak, tergenang saat hujan, dan membahayakan aktivitas serta keselamatan. Warga menuntut realisasi janji perbaikan dan mempertanyakan mengapa wilayah mereka belum mendapat infrastruktur yang layak.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, menjelaskan bahwa penanganan ruas Botolempangan telah dianggarkan dalam APBD Pokok 2025 melalui DAU earmark, namun terhenti karena instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyatakan rencana penanganan akan dimasukkan dalam Rencana Kerja 2026, meski khawatir pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 dapat mempengaruhi realisasi tersebut.
Ruas jalan Botolempangan memiliki panjang 5,39 km, dengan sekitar 1,9 km mengalami kerusakan ringan hingga berat, 2 km dalam kondisi sedang, dan 1,5 km masih baik. Estimasi kebutuhan anggaran untuk perbaikan segmen rusak ringan hingga berat diperkirakan Rp3–4 miliar.
