Kompasnusantaranews.com, Parepare – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rapat Monev yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin (14/7/2025), dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, mewakili Wali Kota Tasming Hamid.
Dalam arahannya, Wawali Hermanto menekankan pentingnya peningkatan kinerja seluruh jajaran Pemkot. Ia secara khusus mewanti-wanti seluruh Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera memacu realisasi kegiatan fisik dan keuangan agar mencapai target yang ditetapkan per triwulan.
“Jangan di triwulan empat baru gaspol, karena biasanya nanti bulan Desember baru tender. Itu akan berdampak pada kualitas pekerjaan karena dikerja terburu-buru,” ingat Hermanto.
Wawali berharap proses pembangunan dapat berjalan cepat sehingga hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat. Ia juga meminta kendala administratif dan prosedural tidak lagi menjadi penghambat pelaksanaan anggaran tahun 2025. Selain itu, Wawali Hermanto berpesan agar seluruh SKPD memprioritaskan 18 program prioritas daerah dan 17 Program Prioritas Nasional (Asta Cita) untuk mewujudkan visi Kota Parepare Terbaik, Sejahtera, dan Maju.
Capaian Realisasi dan Catatan Kinerja
Kepala Bappeda, Zulkarnaen Nasrun, dalam laporannya menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 30 Juni 2025 mencapai Rp127 miliar lebih atau 43,64 persen dari target tahun 2025 senilai Rp291 miliar lebih.
Sementara itu, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Triwulan II hingga 30 Juni 2025 berada di angka 47,20 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan Triwulan II tahun 2024 yang mencapai 50,37 persen.
Secara umum, Zulkarnaen merinci bahwa total pendapatan daerah dalam APBD 2025 sebesar Rp938,8 miliar lebih, telah terealisasi 45,57 persen. Adapun belanja daerah sebesar Rp960,2 miliar lebih, terealisasi 35,47 persen per Juni 2025.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Amarun Agung Hamka, memberikan catatan penilaian terhadap capaian kinerja. Ia menyebut beberapa SKPD masih perlu mendapat perhatian serius, meski ada juga yang masuk kategori baik, termasuk Bappeda selaku penyelenggara Monev.
“Berdasarkan data, masih ada beberapa SKPD perlu perhatian. Ini yang perlu diketahui apa kendalanya, dan bagaimana mendorong untuk peningkatan kinerja,” kata Hamka.
Beberapa Kepala SKPD yang diminta penjelasan terkait kendala yang dihadapi di antaranya Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Bacukiki.
Saran Percepatan dari BPS
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPS Parepare, Dian Ernawaty. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Parepare sangat dipengaruhi oleh belanja kegiatan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi Parepare pada triwulan satu tahun 2025 adalah 4,23 persen… Namun pada triwulan empat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, karena ada kecenderungan gaspol kegiatan saat itu. Pertumbuhan ekonomi Parepare pada triwulan empat itu mencapai 7 persen,” ungkap Dian.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, BPS menyarankan beberapa langkah konkret, seperti percepatan penggunaan dana pegawai, pembukaan lapangan usaha, langkah konkret untuk percepatan realisasi APBD, pengendalian harga bahan pokok, hingga percepatan perizinan berusaha seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih minim.
Di akhir rapat, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun menginstruksikan setiap SKPD untuk memberikan informasi bulanan terkait serapan anggaran, khususnya kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), guna mempermudah diskusi dan pencarian solusi atas permasalahan yang muncul.
