Kompasnusantaranews.com, Pinrang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 12 November 2025, di Kantor KPU Pinrang.
Kegiatan ini, untuk menerima aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan standar pelayanan data pemilih berkelanjutan di lingkungan KPU Pinrang.
Acara ini dipimpin langsung Ketua KPU Pinrang, Muh. Ali Jodding, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi.
Dalam kata pengantarnya, Muh. Ali Jodding menyampaikan bahwa FKP merupakan tindak lanjut dari aturan Menpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). KPU Pinrang secara berkelanjutan melakukan penyusunan dan perbaikan standar layanan.
“Hari ini merupakan sosialisasi dan sebentar kita juga akan menyerap aspirasi, masukan dari hadirin terkait penyusunan standar pelayanan publik dan pemutakhiran data pemilih, di KPU Kabupaten Pinrang,” ujarnya.
Ketua KPU Pinrang, mengakui adanya penurunan intensitas layanan masyarakat secara umum di KPU Pinrang saat tidak dalam masa tahapan pemilu.
“Intensitas layanan di KPU Kabupaten Pinrang, terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum ketika tidak ada tahapan itu semakin menurun, berbeda dengan ketika masa-masa tahapan,” jelasnya.
Namun, KPU Pinrang berkomitmen untuk tetap menyusun dan memperbaiki standar pelayanan yang ada.
Pembaruan data pemilih berkelanjutan,
Selain standar pelayanan, Ali Jodding, juga menyoroti salah satu kegiatan rutin KPU Pinrang, yaitu penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Ia menekankan adanya perbedaan signifikan dari tahun- tahun sebelumnya, di mana pemilih kini harus diurus dan diperbarui setiap saat, tidak hanya menjelang pemilu.
”Pergerakan penduduk yang keluar atau masuk Pinrang.
Perubahan status sipil seperti menikah, cerai, atau meninggal dunia.
Untuk memastikan akurasi DPB, KPU Pinrang selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” pungkasnya.
(Adm)
