Kompasnusantaranews.com, Maros – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros meminta pengembang di Moncongloe untuk bertindak cepat dalam membuka drainase di kawasan tersebut. Jika tidak, DPRD Maros mengancam akan mencabut izin pengembang.
Komisi II DPRD Kabupaten Maros bersama pemerintah setempat melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Moncongloe. Kunjungan itu difokuskan pada Perumahan Pindaria 2 dan Perumahan Royal.
Salah satu persoalan utama ditemukan di Royal, yang disebut menutup saluran drainase dan menyebabkan genangan air meluas ke permukiman dan lahan pertanian warga.
“Saluran harus dibuka agar terkoneksi. Kalau tidak, air akan terus tergenang di rumah penduduk dan sawah petani,” kata Sahmunir anggota Komisi II DPRD Maros, Jumat, 25 Juli 2025.
DPRD Maros menilai bahwa kurangnya drainase di kawasan Moncongloe menyebabkan banjir dan genangan air yang merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, DPRD Maros meminta pengembang untuk segera membuka drainase guna mengatasi masalah tersebut.
Jika pengembang tidak mematuhi desakan DPRD Maros, maka izin pengembang dapat dicabut. DPRD Maros menegaskan bahwa mereka akan memantau perkembangan situasi di Moncongloe dan akan mengambil tindakan jika perlu.
Masyarakat sekitar berharap bahwa desakan DPRD Maros dapat segera diatasi dan masalah banjir di Moncongloe dapat terpecahkan. Mereka berharap bahwa pengembang dapat bertindak cepat dan bertanggung jawab dalam membuka drainase di kawasan tersebut.
Anggota Komisi II lainnya, Arie Anugrah, turut mendesak agar pengembang patuh terhadap aturan drainase. Jika tidak, ia meminta izin pengembangan dicabut.
“Harus ikut aturan. Kalau tidak, kita cabut izinnya,” tegas Arie.
Dengan demikian, DPRD Maros berharap bahwa pengembang dapat memahami pentingnya membuka drainase di Moncongloe dan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.
