Kompasnusantaranews.com, Maros – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros mengungkapkan bahwa kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi masalah yang serius di Kabupaten Maros. DPRD Maros berencana untuk membahas kendala yang dihadapi dalam merekrut guru ASN.
Ketua Komisi III DPRD Maros, Haeriah Rahman, menanggapi serius persoalan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maros.Ia menyebut persoalan ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah, namun upaya penambahan tenaga pendidik terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita juga prihatin dengan kondisi kekurangan guru ASN. Tapi masalahnya, penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lalu hanya 75 orang karena belanja pegawai kita sudah menyentuh angka 30 persen dari total APBD Maros. Jadi tidak bisa ditambah lagi,” katanya, Kamis, 26 Juni 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan kebutuhan guru di sekolah saat ini sebagian besar masih ditopang guru honorer yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan aktif mengajar.
Terkait rekrutmen ASN baru, Haeriah mengatakan Pemerintah Kabupaten Maros setiap tahun rutin mengusulkan penambahan formasi guru ke pemerintah pusat.
Namun, keterbatasan fiskal dan ketentuan dari pemerintah pusat membuat jumlah yang disetujui masih jauh dari ideal.
“Kita mau sekali merekrut sampai 680 ASN guru, tapi kondisi fiskal tidak memungkinkan. Usulan tetap kita masukkan tiap tahun, tapi kembali lagi ke kuota pusat dan batasan anggaran yang ada,” pungkasnya.
Dengan demikian, diharapkan bahwa DPRD Maros dapat membantu mencari solusi untuk mengatasi masalah kekurangan guru ASN di Kabupaten Maros
