Kompasnusantaranews.com, Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu (30/07/2025), membeberkan sejumlah kebijakan strategis yang berpihak kepada masyarakat dalam program perumahan subsidi.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memberikan “karpet merah” khusus untuk rakyat kecil, bukan semata-mata bagi investor. “Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar kepada awak media.
Kebijakan pro-rakyat ini diwujudkan melalui sejumlah insentif fiskal, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga Desember 2025.
“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang nol persen. Kemudian PBG ini juga dibuat jadi nol. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya nol itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelas Maruarar merinci kebijakan tersebut.
Tidak hanya dari sisi pemerintah, Maruarar juga mengapresiasi dukungan luar biasa dari pengusaha properti yang turut menunjukkan komitmen gotong royong. Mereka bahkan bersedia menanggung uang muka (DP) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Maruarar menyebut fenomena ini sebagai praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong dalam pembangunan. Ia menambahkan, dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat ini. “Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkas Maruarar, menandakan sinergi positif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak.
