Kompasnusantaranews.com,- Barru ,- Pemerintah Kabupaten Barru merespons cepat berbagai dinamika dan isu strategis di tengah masyarakat akibat dampak musim kemarau ekstrem. Pemkab Barru melalui Kesbangpol menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus di Rumah Jabatan Bupati Barru pada Jumat malam (11/9/2026).
Rapat diawali dengan pemaparan situasi oleh Kepala Kesbangpol Barru Mohammad Fadly Ramadan Pawae, S.IP., M.Si. dan dipimpin langsung oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., didampingi Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si. Agenda ini dihadiri jajaran Forkopimda Barru, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta stakeholder terkait, meliputi Perumda Air Minum (PDAM), PLN, Pertamina, hingga para pemilik SPBU se-Kabupaten Barru.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa Rapat Forkopimda Plus digelar sebagai bentuk wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah dan memberikan kepastian atas keresahan masyarakat. Pelibatan elemen eksternal (Plus) bertujuan menyelaraskan langkah serta penanganan lintas sektor yang terintegrasi dan responsif.
“Hadirnya pertemuan Forkopimda Plus ini pada dasarnya untuk menjawab semua keresahan yang ada di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus berkomitmen menyelesaikan segala permasalahan secara cepat, tepat, tegas, dan terukur, serta tidak akan berkompromi terhadap tindakan oknum yang mencederai kepentingan masyarakat,” tegas Bupati Barru.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda Plus membedah lima isu utama yang berdampak pada masyarakat Kabupaten Barru:
1. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Berdasarkan data Januari hingga Agustus 2026, Kabupaten Barru mencatatkan 44 titik kejadian karhutla yang membakar sekitar 315 hektare lahan. Penyebab utama kebakaran dipicu oleh faktor aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar serta pembuangan puntung rokok sembarangan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab dan unsur pimpinan daerah menyepakati peningkatan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, pengawasan wilayah rawan, serta penyediaan armada tangki air dan pembentukan Satgas respon cepat. Kepala Kejaksaan Negeri Barru juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan/pembakaran lahan.
2. Penanganan Krisis Air Bersih
Curah hujan yang minim (0–20 mm/bulan) memicu penurunan debit air sungai serta mengeringnya sumur-sumur warga di sejumlah kecamatan. Mengantisipasi hal ini, Pemkab Barru bersama instansi terkait mendistribusikan pasokan air bersih secara kontinu menggunakan armada tangki air—khususnya ke pemukiman dan kelompok rentan terdampak parah—sambil menyiapkan perbaikan infrastruktur air minum jangka panjang.
3. Penambahan Pasokan BBM dan Pengawasan Distribusi LPG
Tingginya konsumsi masyarakat sempat memicu antrean di 7 SPBU serta kelangkaan gas LPG 3 kg di beberapa wilayah. Pihak Pertamina menegaskan bahwa penyaluran harian normal sebesar 104 KL Pertalite dan 104 KL Solar tetap berjalan lancar tanpa pengurangan kuota.
Guna merespons tingginya pemintaan, Pertamina berkomitmen menambah pasokan BBM sebesar 15 hingga 20 persen. Selain itu, Forkopimda Plus memperketat pengawasan di 9 SPBU serta pangkalan LPG untuk mencegah praktik penimbunan maupun aksi panic buying.
4. Normalisasi Pemadaman Listrik Bergilir
Terkait gangguan pasokan listrik dengan durasi pemadaman 1–4 jam per hari, manajemen PLN menjelaskan situasi tersebut dipicu pemeliharaan sistem interkoneksi infrastruktur di PLTU Jeneponto yang terdampak hingga ke Kabupaten Barru. Kondisi pasokan sistem kelistrikan berangsur membaik secara bertahap sejak 5 September 2026.
Pemerintah bersama PLN memprioritaskan pasokan energi cadangan (UPS/UGB) untuk fasilitas pelayanan publik vital, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, demi menjamin pelayanan masyarakat tidak terganggu.
5. Antisipasi Dinamika Ketenagakerjaan
Selain dampak iklim dan energi, rapat juga mencermati rencana aksi mogok kerja Serikat Pekerja PT. Layar Perkasa Nusantara Shipyard yang direncanakan pada Senin, 14 September 2026. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum terus memantau dan memediasi aspirasi para pekerja guna memelihara kondusivitas sosial dan stabilitas iklim investasi di Kabupaten Barru.
Dalam pertemuan itu juga, Kapolres Barru dan Dandim 1405/Parepare menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas instansi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh isu negatif di media sosial. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Barru menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla sekaligus pengawasan bersama terhadap distribusi BBM dan penanganan krisis air.
Menutup pertemuan tersebut, Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari menghimbau kepada seluruh masyarakat Barru untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang terjadi.
” Hadirnya pertemuan Forkopimda Plus ini pada dasarnya untuk menjawab semua keresehan yang ada di masyarakat, pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan secara cepat, tepat, tegas, dan terukur,serta tidak akan berkompromi terhadap tindakan-tindakan dari oknum yang mencederai kepentingan masyarakat “tutupnya.
