Kompasnusantaranews.com, EDITORIAL – Perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 2025 seharusnya menjadi momen untuk merefleksikan pencapaian bangsa dan merenungkan janji-janji kemerdekaan ekonomi yang belum sepenuhnya terwujud. Namun, di tengah gemerlapnya pesta dan upacara kemerdekaan, kita melihat sebuah ironi yang mendalam: perayaan ini berlangsung di atas penderitaan rakyat yang semakin terimpit oleh kemiskinan dan kehilangan pekerjaan.
Ketidakadilan sosial semakin tampak melebar di depan mata kita. Di satu sisi, banyak masyarakat yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk sekadar makan, sementara di sisi lain, para pejabat publik dan elite politik hidup dalam kemewahan yang tak terhingga dan tidak sedikit yang menikmati uang hasil korupsi. Mereka menikmati fasilitas negara, gaji fantastis, dan gaya hidup glamor yang sering kali dipertontonkan tanpa rasa malu. Kondisi ini menciptakan jurang yang sangat lebar antara “si kaya” dan “si miskin” dalam konteks kekuasaan dan sistem sosial-politik.
Janji kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur terasa semakin jauh dari kenyataan. Beban hidup rakyat kecil diperberat oleh berbagai kebijakan, termasuk berbagai jenis pajak yang mencekik. Pajak-pajak ini, yang seharusnya menjadi instrumen untuk pemerataan, justru sering kali memberatkan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Dampaknya, bukannya maju, banyak usaha kecil yang gulung tikar, menambah daftar panjang masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
Ironi lainnya adalah perayaan yang megah ini seolah-olah mengalihkan perhatian dari masalah fundamental yang ada. Anggaran besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, atau kesehatan, justru digunakan untuk perayaan yang sifatnya seremonial. Ini menunjukkan adanya disorientasi prioritas dari para pengambil kebijakan.
Maka, perayaan 80 tahun kemerdekaan ini seharusnya tidak hanya tentang mengenang perjuangan pahlawan di masa lalu, tetapi juga menjadi momentum kritis untuk mempertanyakan arah bangsa. Kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari pengibaran bendera, tetapi dari sejauh mana setiap warga negara dapat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan martabat. Jika janji-janji ini masih menjadi utopia bagi sebagian besar rakyat, maka kemerdekaan yang kita rayakan hanyalah kemerdekaan yang hampa makna. Kita harus berani bertanya: Apakah kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah kemerdekaan yang dijanjikan 80 tahun lalu? Jawabannya ada pada nurani dan tindakan kita bersama.
